OPUTAYIKOOINSTITUTE.BIZ.ID | Muna Raya – Dugaan ini mencuat setelah ditemukan ketidaksesuaian antara laporan kegiatan desa yang diserahkan dengan kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan di lapangan; Minggu (6/10/2024).
Penyaluran dana desa pada tahun anggaran 2023 kembali menuai sorotan. Terdapat dugaan bahwa sebagian dana desa disalurkan secara fiktif dan tidak transparan. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, mengingat dana desa seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat desa.
Melihat Adanya ketidaksesuaian antara laporan penggunaan dana dengan realisasi di lapangan. Program-program yang seharusnya terealisasi melalui dana desa diklaim tidak pernah terlihat manfaatnya. Selain itu, informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana dinilai minim, sehingga menimbulkan kecurigaan akan potensi penyelewengan.
Masyarakat mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan audit menyeluruh dan memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Penegakan hukum tegas terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan dana sangat diharapkan demi menjaga kepercayaan publik dan menjamin penggunaan anggaran sesuai dengan tujuannya.
Pemeriksaan mengungkapkan bahwa sejumlah proyek yang didanai oleh Dana Desa tidak berjalan sesuai rencana atau tidak dilaksanakan sama sekali, meskipun telah dilaporkan selesai dalam laporan keuangan desa. Hal ini memicu kecurigaan akan adanya penyimpangan atau potensi korupsi terkait pengelolaan anggaran.
Kasus ini sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum dan Inspektorat Daerah untuk memastikan sejauh mana keterlibatan kepala desa dalam dugaan penyalahgunaan anggaran ini. Jika terbukti bersalah, Kepala Desa Pola dapat dikenakan sanksi tegas, baik secara administratif maupun hukum pidana.
Sanksi yang mungkin dikenakan meliputi:
1. Sanksi Administratif: Kepala Desa dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Selain itu, pengembalian dana yang diselewengkan juga akan diwajibkan.
2. Sanksi Pidana: Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, Kepala Desa dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp 1 miliar.
Seharusnya, ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat, baik dari internal desa maupun dari pemerintah daerah, agar tidak ada celah bagi korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Jika tidak, hal ini justru akan menghambat pembangunan yang menjadi hak masyarakat desa.
Lp. Fik/Opm
Posting Komentar